Kelompok IV: Sistem Ketahanan Pangan di Kawasan Pantai & Pesisir

Nama-nama kelompok:

• Muarifa Muslimin
• Nurjannah
• Ulfa Sri Alang
• Abdul Majid HR Lagu
• Maqbul Syarif

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiviersity) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi (Bappenas, 2007).

Sekitar 75% dari luas wilayah nasional adalah berupa lautan. Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi/peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya. Kekayaan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung atau untuk meregulasi pemanfaatannya karena secara sektoral memberikan sumbangan yang besar dalam kegiatan ekonomi misalnya pertambangan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan lain-lain(Anonim, 2006b).

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam sangat potensial, sudah sewajarnya harus mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya, karena pangan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam. Meskipun swasembada beras pernah dicapai pada tahun 1984, namun dengan adanya gangguan iklim dan perubahan orientasi pembangunan ekonomi, maka Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dalam arti luas, Indonesia juga belum mampu mencapai swasembada, apalagi bila dikaitkan dengan pemenuhan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional sebagaimana dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yaitu "Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang".

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang ada, maka muncullah beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian ketahanan pangan
2. Masalah serta ancaman yang timbul berkaitan dengan system ketahanan pangan
3. Kebijakan sistem ketahanan pangan di Indonesia
4. Upaya menstabilkan ketahanan pangan

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu tak lain agar supaya mahasiswa/pembaca mampu:

1. Mengetahui pengertian ketahanan pangan

2. Mengetahui masalah serta ancaman yang timbul brkaitan dengan system ketahanan pangan

3. Mengetahui kebijakan sistem ketahanan pangan di Indonesia

4. Mengetahui cara atau upaya menstabilkan ketahanan pangan

BAB. II

PEMBAHASAN

A. Pengertian ketahanan pangan

Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman ( UU RI No. 7 th.1996 tentang Pangan ).

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sementara USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai satu kondisi dimana masyarakat pada satu yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan kesehatan dan hidup yang lebih produktif. Perbedaan mendasar dari dua definisi ketahanan pangan tersebut yaitu pada UU No 7/1996 menekankan pada ketersediaan, rumah tangga dan kualitas (mutu) pangan. Sedangkan pada definisi USAID menekankan pada konsumsi, individu dan kualitas hidup. FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan utama. Determinan dari ketahanan pangan dengan demikian adalah daya beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup (FAO, 1996).

Berdasarkan pengertian dan konsep tersebut di atas maka beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ”ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan”. Salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik (Arifin, 2004). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan (Von Braun et al, 1992).

B. Masalah dan ancaman ketahanan pangan

Masalah ketahanan pangan

Pada lingkup nasional dan regional telah terjadi peningkatan dalam jumlah dan jenis pangan yang dibutuhkan, baik karena pengaruh pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, peningkatan kesadaran kesehatan, dan pengaruh globalisasi budaya konsumsi pangan. Juga terjadi peningkatan tuntutan distribusi pangan akibat persebaran jumlah penduduk dan pemukiman. Pada saat yang sama kompetisi penggunaan lahan dan prinsip keunggulan komparatif telah mengakibatkan sumberdaya produksi semakin terbatas dan terpusat. Hal ini menjadikan masalah pangan tidak lagi dapat ditunda : jumlah manusia yang kelaparan dan kurang gizi sudah sangat besar, dan hal ini merupakan pelanggaran hak azasi yang paling serius.
Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa pembangunan ketahanan pangan bukan hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi :
1. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin seriusmenekan ketersediaan sumberdaya alam yang dapat dipergunakan untuk menyediakan pangan, yang memang sudah sangat terbatas.

2. Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah paling serius dikaitkan dengan ketahanan pangan. Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan hal yang berada pada �dua sisi dari uang logam yang sama�.

3. Keterbukaan global, telah menjadikan pangan sebagai salah satu komoditi yang paling menentukan dalam komunikasi dan percaturan kepentingan global. Dalam hal ini semakin banyak negara yang harus memenuhi kebutuhan pangannya dari negara lain, dan beberapa negara yang memiliki surplus pangan terus meningkatkan surplusnya juga kemampuan untuk terus menjaga pertumbuhan surplus tersebut.

4. Telah terjadi gejala kerawanan pangan, baik pada berbagai kasus kelaparan dan mutu pangan rendah maupun pada ketidak-pastian akan tersedianya pangan yang cukup dan bermutu.

5. Telah terjadi gejala �keterjebakan� pangan yang serius, terutama dilihat semakin banyaknya komoditas pangan yang harus diimpor dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan kebutuhan (lihat komoditi terigu, gula, kedele, garam, susu, dan lain-lain). Hal ini tidak dapat dipisahkan dari percaturan kepentingan global dari beberapa negara besar. Dalam hal ini perdagangan internasional tidak hanya penyangkut perang dagang, tetapi juga perang dan usaha dominasi berbagai kepentingan.

6. Terdapat gejala penyusutan jumlah unsur pendukung ketersediaan pangan akibat pertumbuhan dan jumlah permintaan yang sangat besar, sehingga penyusutan jumlah lebih banyak dari kemampuan reproduksi (lihat situasi pada ternak, sawah, dan produk perkebunan).

Pada masyarakat di wilayah pesisir, masalah yang dihadapi antara lain:

Kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Tingkat kesejahteraan yang antara lain tercermin dari nilai tukar petani/nelayan termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung dari hutan menunjukkan bahwa pada tahun 2003 di sebagian besar wilayah masih memiliki nilai tukar petani/nelayan dibawah nilai tukar tahun 1983. Artinya, meskipun kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun kesejahteraan petani dan nelayan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, sekitar

70-80 persen kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan usaha pertanian, perikanan

dan kehutanan, yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi.

Akses petani dan nelayan ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas. Dukungan kredit untuk usaha pertanian dalam mendukung kebutuhan modal petani dan nelayan masih terbatas. Kredit yang tersedia selama ini hanya dalam bentuk kredit ketahanan pangan (KKP) untuk produsen padi dan tebu. Sementara, jumlah kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan hanya sekitar 0,02 persen dari total kredit. Keterbatasan modal kurang mendorong petani dan nelayan untuk menerapkan teknologi baru dalam meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (pengijon). Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian dan perikanan sehingga menekan harga produk. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum berpihaknya kebijakan ekonomi makro kepada petani dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Ancaman

Perubahan iklim yang ekstrem telah mengganggu kesimbangan kehidupan di muka bumi. Bahkan perubahan iklim ini telah berimplikasi pada semua bidang: politik, ekonomi, budaya, pertanian dan lain-lain. Kesemuanya itu menjadi ancaman serius, yang jika tidak segera ditangani akan membawa kehancuran bagi struktur kehidupan. Salah satu dampak yang paling terasa dari perubahan iklim tersebut adalah terancamnya kondisi ketahanan pangan. Kondisi ini sesungguhnya sudah mulai terasa goyah dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketersediaan bahan pangan pun terancam. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan bumi ini. Terkhusus bagi bangsa Indonesia, jika tidak diantisipasi serta dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi secara sungguh-sungguh, perubahan iklim akan membawa dampak sosial, ekonomi dan politik yang serius. Misalnya, stok bahan pangan yang terbatas akan mengakibatkan ketergantungan pada bangsa lain. Maka penjajahan ekonomi pun bisa terjadi di kemudian hari. Seperti kita ketahui, berita kegagalan panen di banyak daerah telah menjadi santapan harian media massa. Demikian juga dengan kemiskinan bagi masyarakat yang diakibatkan seringnya gagal panen. Hal ini menandaskan bahwa kita tidak mampu lagi mengatasi dampak pemanasan global yang berdampak langsung pada sektor pertanian.
Sektor pertanian, terutama pertanian pangan, merupakan sektor yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Hal ini sangat wajar mengingat mayoritas pertanian tanaman pangan masih mengandalkan pada curah hujan. Artinya, sistem pertanian kita masih terpaku pada musim. Tak heran musim tanam yang dianjurkan pemerintah didasarkan pada perkiraan dukungan cuaca yang bisa membawa dampak pada pemaksimalan hasil panen.
Dampak langsung pemanasan global yang dirasakan pada sektor pertanian adalah menurunya produktifitas. Jika dirunut ke belakang, bahwa ada kecenderungan produksi beras dalam negeri tidak beranjak secara signifikan. Terganggunya siklus iklim, khususnya musim hujan dan kemarau adalah penyebab utamanya. Pergeseran musim yang sulit dipredikasi turut serta memberi kontribusi secara mutlak. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Departemen Pertanian bahwa kekeringan yang terjadi di Indonesia telah berdampak pada 426.000 hektar tanaman padi. Dibeberapa wilayah, gagal panen. Kekeringan yang disebabkan oleh karena aliran air yang sangat terbatas dan bahkan berhenti total. Namun disisi lain, pergantian musim yang begitu cepat juga tak jarang menyebabkan banjir. Banjir juga sering menyebabkan gagal panen. Karena itu, baik kekeringan yang panjang maupun banjir, sama-sama mengganggu produksi beras. Perubahan iklim telah mengganggu keseimbangan hasil pertanian. Padahal kita dihadapkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Bisa ditebak, bagaimana dampaknya nanti bagi kelangsungan hidup dari mayoritas masyarakat tersebut. Beras dalam komponen utama bagi perwujudan ketahanan pangan. Jika produksi beras dalam negeri berkurang, maka satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan import beras. Sama-sama kita ketahui, jika impor beras terus dilakukan bisa berdampak pada ketergantungan mutlak bangsa ini terhadap negara lain. Tidak hanya itu saja, impor beras yang dilakukan secara terus menerus akan memiskinkan para petani. Untuk itu, kita perlu terus melakukan upaya revitalisasi pertanian. Revitalisasi ini tentunya diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang pro pada lingkungan. Perubahan iklim harus cepat diantisipasi. Langkah untuk menanam pohon yang digagas pemerintah harus dilakukan secara kontinu. Ancaman ketahanan pangan telah menghantui kita. Pemanasan global adalah penyebab utamanya. Maka, tak ada lagi pilihan lain bagi kita, selain berbenah. Tujuan kita adalah bagaimana menyelamatkan agar pemenuhan kebutuhan pangan bisa teratasi. Jangan lagi ktia terpaku pada impor beras.

C. Kebijakan sitem ketahanan pangan di Indonesia

Menghadapi tantangan serta masalah besar yang telah dipaparkan diatas, sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah menjadi syarat mutlak. Tidak mungkin terjadi ketahanan pangan nasional tanpa operasionalisasi kebijakan ketahanan pangan daerah, dan tidak ada daerah yang mampu membangun ketahanan pangannya sendiri tanpa keterkaitannya dengan daerah lain. Beberapa daerah dapat memiliki surplus suatu jenis pangan, tetapi tidak untuk jenis pangan lainnya. Beberapa daerah mungkin memang merupakan sentra produksi pangan, tetapi faktor produksinya dihasilkan didaerah lain (misalnya keterkaitan dalam DAS, masalah input produksi, transportasi, dll). Namun lebih daripada itu, adalah tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan jika daerah yang surplus tidak memperhatikan kepentingan daerah yang minus pangan. Oleh sebab itu, pengembangan ketahanan pangan perlu diawali dengan pengembangan strategi ketahanan pangan daerah, yang kemudian disinkronisasikan dan dikoordinasikan dengan daerah lain serta diletakkan dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Saat ini, sinkronisasi antar daerah dan koordinasi tingkat nasional masih menjadi sesuatu yang langka.
Jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar dikaitkan dengan posisi global pangan Indonesia serta strategi ketahanan pangan daerah tersebut kemudian menjadi bagian integral dari rekonstruksi kebijakan pangan Indonesia yang setidaknya perlu mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Dibangun dari ketahanan pangan keluarga (usaha peningkatan gizi dari pekarangan), dikuatkan dengan ketahanan pangan komunitas dusun/ desa (lumbung desa, sistem isyarat dini kerawanan pangan), dan dimantapkan dengan ketahanan pangan daerah. 2. Menjadi bagian integral dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan dan sebaliknya, penanggulangan kemiskinan menjadi unsur pokok pengembangan ketahanan pangan.
3. Konsumsi dan produksi pangan yang beragam, berbasis sumberdaya lokal.
4. Dalam perspektif domestik, strategi pengembangan pangan yang selama beberapa puluh tahun diperkenalkan dan dilaksanakan, telah kehilangan banyak komponen penunjangnya yang menyebabkan strategi tersebut sangat sulit untuk dapat dipertahankan. Disamping itu, memang terdapat berbagai perubahan yang memaksa untuk merubah strategi ketahanan pangan. Perubahan dimaksud adalah

a. Dari hanya beras menjadi pangan secara keseluruhan

b. Dari dominasi pemerintah menjadi peran serta masyarakat

c. Dari serba sentralisasi menjadi desentralisasi

d. Dari pola negara yang tertutup dan penuh proteksi menjadi sistem yang (harus) dibuka

e. Dari pola yang memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan menjadi pola yang harus dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan.

f. Sedangkan khusus untuk penganeka-ragaman pangan, selama kebijakan pangan masih berorientasi beras dengan berbagai dukungan yang diberikan akan sangat sulit dilakukan usaha penganeka-ragaman pangan yang bertumpu pada inisiatif pemerintah (pusat) karena akan timbul �conflict of interest�. Disisi lain hal ini memberikan peluang bagi pengembangan keaneka-ragaman pangan yang berbasis daerah dan partisipasi masyarakat, atau jika dilihat dari pelaku utamanya adalah pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat secara umum. Dalam perspektif strategi, terdapat dua pilihan: (1) menjadi substitusi dari beras, dan hal ini harus diwujudkan dalam kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan aneka yang lebih murah dan mudah dari beras; atau (2) menjadi komplementer atau memberi ruang alternatif bagi konsumen untuk memilih selain atau dikombinasikan bersama beras sebagai pangan pokok. Pilihan alternatif kedua tampaknya lebih realistis untuk menjadi basis kebijakan strategis dalam sistem kebijakan pangan yang lebih baik.

Pengembangan strategi ketahanan pangan tersebut telah mendapatkan dasar hukum yang kuat. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 merupakan salah satu bentuk peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan strategi dimaksud, yang sebenarnya juga telah dimulai sejak dikeluarkannya UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan. PP-68/2002 tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan (a) ketersediaan pangan, (b) cadangan pangan nasional, (c) penganeka-ragaman pangan, (d) pencegahan dan penanggulanagn masalah pangan, yang terdiri dari pencegahan masalah pangan penanggulangan masalah pangan, dan pengendalian harga, (e) (peran) pemerintah daerah dan peran masyarakat; dan (f) pengembangan sumberdaya manusia dan kerjasama internasional. Secara operasional, implementasi PP-68/2002 tersebut akan bertumpu pada usaha-usaha yang terkait dengan :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas

b. Pengelolaan pemanfaatan produksi dalam negeri dan pemasukan atau impor

c. Pengelolaan cadangan pangan

d. Distribusi pangan

Dalam hal ini perubahan operasionalisasi ketahanan pangan, terutama keempat usaha pokok diatas, akan menentukan bentuk kongkrit dari perubahan strategi ketahanan pangan yang akan dilakukan, yang kemudian akan menentukan pencapaian ketahanan pangan rakyat Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.

D. Upaya menstabilkan ketahanan pangan

Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan

Ketahanan pangan tak lepas dari peran strategis sector pertanian yang secara empiris tidak hanya berkontribusi dalam aspek penyediaan, tetapi juga mempunyai peranan yang luas. Sektor pertanian memproduksi pangan dan secara global merupakan gantugan nafkah utama sekitar 36 persen penduduk d dunia. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, maka pangan haruslah pada setiap waktu dan tempat tersedia dalam kualitas yang cukup dan dapat di akses ( dengan harga yang terjangkau ).

Pada ketersediaan pangan, kontrisbusi diversifikasi dalam peningkatan

kapasitas produksi terjadi melalui:

(l) peningkatan luas baku lahan dan sumberdaya pesisir untuk memproduksi pangan,

(2) perbaikan distribusi spasial sumberdaya lahan dan air untuk memproduksi pangan,

(3) peningkatan produktivitas air untuk pangan,

(4) peningkatan unit-unit usahatani yang memproduksi pangan, dan

(5) revitalisasi sebagian kelembagaan lokal yang kondusif untuk keberlanjutan system produksi pangan.

Revitalisasi kelembagaan lokal

Pada kelembagaan lokal terdapat sejumlah nilai yang sangat mungkin dapat dimanfaatkan untuk mendukung gerakan back to nature yang

kini disadari oleh banyak kalangan merupakan resep untuk mengurangi dampak

negatif perilaku masyarakat modern yang cenderung eksploitatif.

BAB.III

PENUTUP

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam ketahanan pangan diantaranya yakni:

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin serius menekan ketersediaan sumberdaya alam.

Masalah kemiskinan.

Telah terjadi gejala kerawanan pangan, baik pada berbagai kasus kelaparan dan mutu pangan rendah maupun pada ketidak-pastian akan tersedianya pangan yang cukup dan bermutu.

Selain itu, bagi masyarakat pesisir, permasalahan yang muncul yakni: Kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi serta Akses petani dan nelayan ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas.

Upaya yang bias dilakukan dalam menstabilkan ketahanan pangan yakni:
(l) peningkatan luas baku lahan dan sumberdaya pesisir untuk memproduksi pangan,

(2) perbaikan distribusi spasial sumberdaya lahan dan air untuk memproduksi pangan,

(3) peningkatan produktivitas air untuk pangan,

(4) peningkatan unit-unit usahatani yang memproduksi pangan, dan

(5) revitalisasi sebagian kelembagaan lokal yang kondusif untuk keberlanjutan system produksi pangan.

Kebijakan pangan Indonesia yang setidaknya perlu mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Dibangun dari ketahanan pangan keluarga (usaha peningkatan gizi dari pekarangan), dikuatkan dengan ketahanan pangan komunitas dusun/ desa (lumbung desa, sistem isyarat dini kerawanan pangan), dan dimantapkan dengan ketahanan pangan daerah.
2. Menjadi bagian integral dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan dan sebaliknya, penanggulangan kemiskinan menjadi unsur pokok pengembangan ketahanan pangan.
3. Konsumsi dan produksi pangan yang beragam, berbasis sumberdaya lokal.
4. Dalam perspektif domestik, strategi pengembangan pangan yang selama beberapa puluh tahun diperkenalkan dan dilaksanakan, telah kehilangan banyak komponen penunjangnya yang menyebabkan strategi tersebut sangat sulit untuk dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Pros_Rachmat_06.pdf/ sabtu, 28 ovember 2009. Makassar.

http://www.duniaesai.com/ekonomi/eko8.html/ sabtu, 28 november 2009. Makassar.

http://pertanian.uns.ac.id/~agronomi/dasgro.html/ sabtu, 28 november 2009. Makassar.

http://www.deptan.go.id/pesantren/bkp/rencana-strategis.htm/ senin, 30 november 2009

http://www.bulog.co.id/data/doc/juara2.pdf/ senin, 30 november 2009

http://tarkhiena.multiply.com/reviews/item/1 senin, 30 november 2009

epserv.unila.ac.id/.../Bab%2019%20(Pertanian).doc/ senin, 30 november 2009